Kamis (2/5), Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Universitas Negeri Malang (UM) diramaikan dengan aliansi mahasiswa yang melakukan aksi di depan Graha Rektorat (Grarek). Aliansi ini merupakan gabungan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) universitas dan seluruh fakultas di UM dan menamakan diri mereka sebagai Aliansi Mahasiswa UM. Mengenakan atasan putih, mereka menyuarakan Seruan Aksi Peringatan Hari Pendidikan Nasional yang dimulai dengan melakukan longmarch dari Gedung Kuliah Bersama (GKB) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) menuju Graha Rektorat UM, dilanjutkan dengan serangkaian orasi dan teatrikal puisi.
Sebelumnya, perwakilan masing-masing BEM fakultas (BEMFA) dan BEM-U telah melakukan diskusi terkait tuntutan yang ingin diajukan pada pihak Rektorat UM. Terdapat 7 poin yang dijadikan tuntutan, berkaitan tentang masalah transparansi pendanaan kampus yang dirasa kurang, penurunan Uang Kuliah Tunggal (UKT), realisasi UM menjadi kampus inklusi, dan menuntut UM sebagai kampus pembelajaran untuk ikut mengawal pendidikan bangsa menjadi lebih baik. Tuntutan ini disampaikan melalui siaran pers yang ditanda tangani seluruh ketua BEMFA.
Yoga Abi, Ketua BEM FIP, selaku inisiator aksi, menguatkan bahwa poin yang ingin diangkat berkaitan dengan belum ramahnya UM bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Menurutnya, dalam Peraturan Pemerintah (Permen) 70/2009, telah disebutkan bahwa kampus juga perlu pelayanan disabilitas. “Gedung-gedung di sini yang belum baru, masih belum ada akses disabilitas,” tuturnya.
Sementara itu, Taufaldo Gallante, Dirjen Kajian, Aksi, dan Propaganda dari BEM Universitas Negeri Malang (BEM-U), menyatakan bahwa hal lain yang ingin ditegaskan terkait dengan transparansi Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Penunjang Sarana Akademik (SPSA) yang masih sangat minim. Ia menjelaskan, transparansi yang diberikan hanya memberi keterangan mengenai golongan pembayaran, belum memberikan gambaran yang menyeluruh. Mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah tahun 2017 ini juga menyatakan bahwa UKT dan SPSA yang harus dibayarkan cukup tinggi, tidak sebanding dengan fasilitas yang didapat.
Sayangnya, dari hasil mediasi yang berlangsung, pembicaraan terkait pendanaan kampus belum bisa didiskusikan mengingat Wakil Rektor (WR) II yang membawahi bidang ini tidak bisa ditemui. Mu’arifin, WR III, selaku perwakilan dari pihak rektorat mengungkapkan bahwa pihak rektorat akan memproses tuntutan yang diminta oleh Aliansi Mahasiswa UM. “Kami terbuka atas aspirasi Anda. Kemudian dari isu-isu yang muncul, akan kami rapimkan (re: rapat pimpinan) menjadi keputusan yang lebih baik dari sekarang ini,” pungkasnya.
Reporter: Nabilah, Wahyuni
Penulis: Nabilah
