Fenomena “sound horeg”, tata suara berkekuatan ekstrem yang biasanya disertai lampu warna-warni dalam acara hajatan atau karnaval, kini menjadi polemik di banyak wilayah Jawa Timur. Dulu dipandang sebagai bentuk hiburan rakyat dan ekspresi budaya lokal, namun kini berubah menjadi sumber keresahan publik. Masyarakat di Pasuruan, Malang, hingga Probolinggo mengeluhkan kebisingan, gangguan kesehatan, bahkan keretakan sosial yang ditimbulkan. Sebagai warga yang menyaksikan fenomena ini, saya merasa sound horeg lebih banyak membawa kerugian ketimbang manfaat.
Saya pribadi telah mengalami langsung dampak buruk sound horeg. Suatu hari, dentuman dari sebuah hajatan berjarak sekitar 130 meter terdengar begitu keras selama berjam-jam, bahkan hingga larut malam. Bayangkan, pukul sepuluh malam, saat orang-orang butuh istirahat, justru harus menanggung kebisingan yang memekakkan telinga. Rasanya bukan seperti hidup di lingkungan tempat tinggal, melainkan di tengah arena pesta yang tak tahu waktu. Sound horeg memang mungkin menyenangkan bagi sebagian orang, tetapi jelas merugikan banyak lainnya.
Dilansir dari beritajatim.com, menurut Puji Karyanto, dosen Universitas Airlangga, sound horeg muncul seiring perkembangan teknologi audio dan kebutuhan masyarakat untuk bersenang-senang. Para warga bisa bersenang-senang dengan sound horeg karena hiburan ini dianggap murah dan dianggap mempererat hubungan antar masyarakat. Namun, kegiatan ini seiring berjalannya waktu semakin merugikan banyak pihak dan menyalahi moral, seperti volume suara yang melebihi ambang batas wajar, kerusakan fisik seperti jendela rumah yang pecah dan gapura yang roboh akibat tingginya sound horeg yang bertingkat-tingkat, mengganggu warga yang sedang istirahat, hingga pemandangan joget “tak senonoh” yang biasanya dipertontonkan ketika sound horeg digunakan untuk karnaval.
Dikutip dari detik.com, anggota DPR RI, Mutfi Anam, juga menekankan pesan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO )yang menyatakan bahwa sound horeg termasuk dalam kategori polusi suara karena mengancam kesehatan yang dapat merusak pendengaran akibat paparan suara keras dalam waktu lama. Mengutip laporan Kompas.com (15 Agustus 2024), tingkat kebisingan sound horeg bisa mencapai 135 desibel, angka yang jauh melampaui ambang batas aman bagi telinga manusia. Paparan suara sekeras itu dalam waktu lama berisiko menyebabkan gangguan pendengaran permanen, bahkan bisa membuat seseorang mengalami tuli total. Ini menunjukkan bahwa fenomena ini bukan sekadar soal selera hiburan, tetapi juga menyangkut keselamatan indera pendengaran masyarakat yang terpapar secara langsung maupun tidak langsung.
Selain dampak fisik, sound horeg juga memicu keresahan sosial. Dilansir dari wawancara dengan media detik.com, MUI Jawa Timur, lewat KH Ma’ruf Khozin, menyatakan fatwa haram sangat tepat secara fikih karena “menyakitkan orang lain” dan merusak ketertiban umum. Hal ini terlihat dari banyaknya karnaval sound horeg di berbagai daerah yang menimbulkan kebisingan dan mengganggu kenyamanan warga, khususnya lansia dan bayi.
Saya merasa fenomena ini telah kehilangan esensi hiburan. Alih-alih menyatukan untuk memberikan hiburan, sound horeg justru memecah belah masyarakat. Setiap ada hajatan, karnaval, yang ditonjolkan bukan isi acaranya, melainkan dentuman bass yang membuat sakit kepala. Awalnya saya pikir ini cuma bagian dari tren hiburan rakyat. Tetapi seiring berjalannya waktu ini bukan soal hiburan lagi, ini sudah termasuk ke ranah gangguan publik yang nyata.
Pemerintah Jawa Timur, melalui Wakil Gubernur, Emil Dardak, saat diwawancarai oleh Tempo berkomentar bahwa ia sedang menyusun regulasi lintas sektor untuk menangani polemik ini. Saya berharap regulasi ini dapat menjadi solusi yang bijak, melindungi masyarakat dari gangguan sekaligus memberikan ruang bagi tradisi atau budaya lain yang tidak merugikan berbagai pihak. Sound horeg mungkin punya nilai kreatif, tetapi tanpa pengendalian, hiburan ini justru menjadi sumber konflik sosial.
Editor: Karunia Citra
