Sejumlah Kolektif yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menggelar aksi bertajuk “Perbaiki Ekonomi Rakyat, Bangun Persatuan Nasional, Lawan Militerisme dan Oligarki” di Balai Kota Malang, Rabu (21/10/2026).
Aksi tersebut menyuarakan tujuh tuntutan dan satu seruan yang mencakup persoalan lingkungan, kesejahteraan pekerja, reforma agraria, kebijakan ekonomi, hingga penegakan hak asasi manusia (HAM).
Muhammad Arif Ilham, humas aksi menjelaskan bahwa aliansi melibatkan sejumlah kolektif kampus dan elemen masyarakat lainnya.
Ia menyebut gerakan tersebut dibangun untuk memperluas penyampaian aspirasi sekaligus mendorong pemerintah mengambil langkah nyata dalam merespons persoalan publik.
“Narasi yang cuman tidak hanya berbicara evaluasi tapi kita butuh langkah nyata yang diambil oleh pemerintah hari ini,” ujar Arif.
Menurut Arif, persoalan yang menjadi perhatian aliansi meliputi tata kelola sumber daya manusia, agraria, dan pangan, serta respons pemerintah terhadap bencana. Ia menilai bahwa penyampaian kritik tidak cukup berhenti pada evaluasi, tetapi perlu diikuti perubahan kebijakan yang dapat dirasakan masyarakat.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menyampaikan tujuh tuntutan dalam satu seruan sebagai berikut.
- Tetapkan bencana nasional, pulihkan alam, cabut konsesi, dan pulihkan hak korban,
- Naikkan upah, beri kerja layak, hapus kontrak dan outsourcing,
- Jalankan reforma agraria sejati, sejahterakan tani, sejahterakan nelayan,
- Turunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan turunkan pajak,
- Stop pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), naikkan subsidi, dan sejahterakan rakyat,
- Kembalikan militer ke barak dan bubarkan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yonif TP),
- Adili pelanggar HAM dan hentikan impunitas,
- Bangun komite rakyat, lawan penindasan, rebut kesejahteraan.
Eka, salah satu koordinator aksi menjelaskan bahwa, tuntutan tersebut dihimpun melalui konsolidasi dan penyerapan aspirasi dari berbagai elemen, termasuk mahasiswa serta masyarakat di kampung-kampung dan desa.
Menurutnya, penghimpunan aspirasi dilakukan agar gerakan tidak hanya berangkat dari persoalan yang diangkat kalangan mahasiswa, tetapi juga mempertimbangkan persoalan yang dihadapi masyarakat secara lebih luas.
Salah satu tuntutan yang disoroti Eka ialah penghentian pemborosan anggaran negara dan pengalihan anggaran untuk subsidi rakyat. Ia menilai bahwa kebijakan anggaran perlu diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat.
“Stop pemborosan APBN dan alihkan program-program itu untuk subsidi rakyat,” tegas Eka.
Selain menyampaikan tuntutan, aliansi juga merencanakan konsolidasi lanjutan menjelang 28 Oktober, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Arif mengatakan bahwa koordinasi dengan berbagai elemen masyarakat akan diperkuat untuk mendukung agenda tersebut. Ia menyebut kampanye publik sebagai fokus gerakan pada 28 Oktober.
“Yang pasti di tanggal 28 nantinya kita fokus untuk merespons kepada kampanye publik,” kata Arif.
Menutup keterangannya, Eka menyampaikan harapan agar pemerintah segera menanggapi tuntutan masyarakat dan melakukan perubahan yang berarti. Ia juga menyatakan bahwa pemerintah perlu menunjukkan keseriusan dalam menjalankan kepemimpinan.
“Prabowo dan pemerintahnya kalau enggak mau turun, minimal turuti tuntutan masyarakat. Segera lakukan perubahan yang berarti. Tunjukkan kalau bisa memimpin. Kalau tidak bisa memimpin dan tidak mau menuruti, sadar diri dan turun,” Ujar Eka.
Editor: Siti Dewi N
