Malang — Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu (ARBB) menggelar aksi di Balai Kota Malang, Rabu (28/10).
Aksi bertajuk “Aksi Massa Bakar Kekuasaan Prabowo-Gibran Padamkan Api Karhutla!“ itu digelar bertepatan dengan Peringatan Hari Sumpah Pemuda, sesuai dengan agenda aksi lanjutan yang telah diinformasikan oleh Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu pada aksi Rabu, 21 Oktober lalu.
Aksi tersebut menjadi wadah untuk menyuarakan aspirasi dan hak-hak kaum proletar dan tertindas, sekaligus bentuk evaluasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah selama dua tahun.
Massa menyoroti sejumlah persoalan genting, mulai dari bencana karhutla yang tak kunjung ditetapkan menjadi bencana nasional, hingga mengenai beberapa program pemerintah yang dianggap tidak primer.
Samantha, selalu humas aksi, menyampaikan bahwa tuntutan utama aksi yaitu penetapan karhutla sebagai bencana nasional, kemudian diikuti dengan keresahan dan penilaian rapor merah kepada pemerintahan dua tahun Prabowo dan Gibran, salah satunya sikap apatis sosial yang disandang oleh pemerintah.
“Distribusi anggaran itu masih hanya menguntungkan para elit-elit di atas saja kayak gitu. Jadi mereka enggak apa ya, enggak melihat dari perspektif dari masyarakat,” ungkap Samantha.
Sem, salah satu peserta aksi, juga menyampaikan bahwa berbagai bencana dan kerusakan di Indonesia selama ini belum mendapat penanganan yang maksimal.
Ia juga menyinggung, adanya korupsi dana bencana sebagai akibat dari penanganan yang minim pengawasan.
“Mereka melakukan penanganan, mereka sudah melakukan upaya, saya mengetahui itu. Akan tetapi penanganan yang mereka lakukan tidak diawasi dengan baik gitu,” ujarnya.
Sem juga mengaku, keresahannya memicu pengamatan mendalam terhadap program MBG, karena dana program tersebut terhitung tidak sedikit dan menjadi program prioritas utama pemerintah.
Ia mendesak pemerintah, agar mengesampingkan program yang dianggap kurang penting untuk saat ini dan memprioritaskan persoalan yang lebih membutuhkan penanganan yaitu karhutla.
Selain menyampaikan tuntutan, Sem juga menegaskan bahwa mereka bergerak untuk menyuarakan keresahan, sebab merasa mempunyai tanggung jawab moral sebagai mahasiswa.
“Karena per hari ini juga banyak masyarakat yang ingin menyuarakan, akan tetapi mereka tidak mampu karena mempunyai tanggungan-tanggungan lain. Maka daripada itu kami di sini hadir untuk mewakili suara-suara rakyat,” jelasnya.
Dengan itu, ia berharap kepada pemerintah untuk tidak menganggap bahwa setiap pergerakan merupakan musuh atau perlawanan, karena suara yang mereka lantangkan bukan semata ekspresi ketidaksukaan kepada figur pemerintah, tetapi merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap kebijakannya.
Harapan juga datang dari HD, salah satu peserta aksi.
Ia meninjau kembali dari kacamata hukum, terkait persoalan legitimasi. Mulai dari cacatnya legitimasi Prabowo, Gibran, dan Sekretaris pemerintah, hingga legitimasi program MBG (Makanan Bergizi Gratis) serta KDMP (Koperasi Desa Merah Putih).
Menurutnya, itu akan memengaruhi jalannya pemerintahan kedepannya.
“Ya segera turun aja Prabowo dan Gibran. Kalau misalnya memang enggak turun ya mereka sadar aja,” pungkas HD.
