PRABOWO EMANG UDAH PAS KALAU JADI PRESIDEN SETELAH JOKOWI

17 April 2025, itu berarti rezim Prabowo sudah memasuki hari ke 358 sejak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum

Ilustrasi Jokowi dan Prabowo (Rahma Nova/ Siar)

17 April 2025, itu berarti rezim Prabowo sudah memasuki hari ke 358 sejak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai presiden terpilih, atau hari ke 179 sejak dilantik di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bersama wakilnya, yang juga anak dari presiden sebelumnya, Gibran.

Kalau hendak menghitung selama lima tahun kepemimpinannya nanti, tentu 179 hari bukanlah waktu yang ideal untuk mengukur dan menghakimi. Tapi ibarat bayi, hari-hari awal inilah yang menjadi fase paling krusial dan menentukan. Pada 100 hari kerja sebagai presiden, Prabowo mengatakan bahwa ia telah banyak berbuat untuk rakyat. Selain itu, transisi kepemimpinannya dengan presiden sebelumnya juga diklaim sebagai transisi paling mulus sepanjang sejarah. Bukan hanya sejarah bangsa, tapi dunia. Itu kata Prabowo dalam pidatonya di SICC, Bogor, 15 Februari lalu.

Tapi, emang bener gitu, ya? Soal banyaknya yang ia perbuat selama 100 hari kerja, dan sekarang udah mau memasuki hari ke 170-an, saya setuju. Mulai dari memperbanyak jumlah kementerian/lembaga sehingga jadi kabinet gemoy, efisiensi anggaran yang bikin gaduh sana-sini, realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang serampangan, kenaikan PPN 12% yang bikin gaduh dan kemudian direvisi, omon-omonnya mengenai koruptor yang segambreng, kelangkaan LPG melon yang selesai kala beliau turun tangan, dan terbaru adalah sikapnya yang melengos saat ditanya wartawan soal revisi UU TNI. Belum semua karena saking banyaknya, dan itu untuk rakyat kan?

Ngomong-ngomong soal transisi kepemimpinan yang paling mulus sepanjang sejarah dunia, tentu ini bukanlah hal yang mengherankan. Karena sepertinya memang harus demikian. Selain karena Jokowi yang memang terang terang-terangan mendukung pencalonan Prabowo bersama anak sulungnya untuk pemilu presiden, terpilihnya Prabowo setelah Jokowi ini sudah sesuai hukum alam.

Ketika menjabat sebagai Walikota Surakarta, kemudian Gubernur DKI Jakarta, dan akhirnya menjadi orang nomor satu di republik ini selama sepuluh tahun, Jokowi dikenal sebagai pemimpin yang merakyat, bak pahlawan yang tak segan untuk turun langsung ke medan pertempuran. Bahkan, momen dirinya masuk ke gorong-gorong ditengarai jadi salah satu faktor suksesnya beliau di arena perpolitikan nasional. Prabowo juga demikian, meski dengan gaya yang berbeda. Prabowo acap kali hadir bak patriot di momen-momen krusial peperangan. Seperti saat gaduhnya kelangkaan LPG melon 3Kg dan kenaikan PPN 12%  yang bisa dibatalkan atau ‘disesuaikan’ dengan permintaannya.

Gaya keduanya dalam  menanggapi isu-isu kontroversial dan menjadi sorotan publik juga bisa dikatakan mirip. Seperti kembar beda Ibu Bapak. Jokowi ketika melayani doorstop bersama wartawan sering menjawab dengan melempar tanggung jawab ke pihak lain yang dianggap bersangkutan, seperti ‘ya ditanyakan ke ini saja’ dengan nada, suara, dan ketawa khasnya–hehehe. Tak jauh berbeda, tetapi Prabowo memilih untuk menjawab singkat atau malah melengos dan hanya meninggalkan aroma kekuasaannya.

Selama sepuluh tahun kepemimpinannya, Jokowi terbilang ambisius dalam hal pembangunan infrastruktur fisik dan proyek mercusuar seperti Ibukota Nusantara (IKN). Banyak yang terealisasi, tapi nggak buat IKN. Terlalu banyak bohong dan gimmick soal investasi yang pada kenyataannya menjadi “mangkrak segan, berhenti tak mungkin.” Lalu bagaimana dengan Prabowo? Karena belum lama menjabat, jadi sedikit kemiripannya soal ini. Tapi, rasanya sudah ke arah yang sama meski beda program. Prabowo dalam beberapa kesempatan berujar hendak mengejar koruptor ke Antartika, bikin penjara khusus koruptor, dan punya proyek mercusuar juga–MBG contohnya. Bagus sih, tapi omon-omon saja, realisasinya nol.

Lagian, untuk apa mengejar koruptor sampai ke Antartika kalau penegakan hukumnya tidak jelas dan nggak bikin jera? Yang ada malah rugi bandar. Buat apa membuat wacana pembangunan penjara khusus koruptor di pulau terpencil? Lebay. Koruptor tidak seganas kartel narkoba, kok, dan yang ada mereka malah kegirangan karena jauh dari pengawasan media dan masyarakat. Katanya efisiensi, proyek-proyek gimmick gini kok malah diglorifikasi?

Tapi, itulah alasan kenapa Prabowo sebagai presiden setelah Jokowi itu menjadi seperti takdir alam. Banyak asbun (baca: asal bunyi) dan ngibulnya. Kalau kata orang, lain di mulut lain di hati, lain tongkrongan lain bahasan. Contoh, beberapa waktu lalu Prabowo serukan pemerintahan dengan merit system atau meritrokrasi–pemerintahan yang dibentuk berdasarkan kecakapan, prestasi, dan kinerja. Beberapa waktu lalu juga, Direktur Utama Perusahaan Film Negara (PFN) yang ditunjuk berasal dari kalangan penyanyi, bukan pemilik production house di bidang perfilman yang memang sudah malang melintang di sana. Beberapa waktu lalu juga, Direktur Utama Bulog digantikan oleh seorang Jenderal TNI, hampir pasti tak paham soal bisnis komandan itu.

Lanjut, beberapa waktu lalu juga sempat heboh mengenai Danantara yang dewan pengawasnya adalah mantan presiden. Jelas itu bukan meritokrasi. Kemarin, dua keponakan Prabowo dilantik dalam kepengurusan Kadin 2024-2029. Selain tak merit, itu juga nepotisme terselubung macam kelakuan pendahulunya. Spoil system istilah katanya.

Terbaru, ada revisi UU TNI yang baru disahkan menjadi UU dan didalamnya bisa mengakomodasi perwira-perwira nganggur yang jumlahnya mencapai 417 orang–179 orang di level perwira tinggi dan 238 di level perwira menengah. Denger-denger, beberapa waktu yang lalu juga ada pelatihan soal manajemen bisnis, keuangan, dan investasi yang diikuti oleh perwira menengah TNI agar bisa menduduki posisi manajerial di BUMN atau BUMD di masa mendatang. Jadi, ini mau meritokrasi atau ngakalin meritrokasi?

Rasanya itu belum semuanya, saking jauhnya meritokrasi dalam roda pemerintahan, bukan tidak mungkin jika kedepannya akan makin jauh dan malah banyak kebalikan-kebalikan omongan yang terjadi. Sama seperti Jokowi, apa yang diucapkan hampir pasti berlainan dengan yang sebenarnya.

Tapi ya itulah hukum alam, hukum alam keberlanjutan. Makanya Prabowo terpilih menjadi presiden setelah Jokowi itu memang pas banget. Banyak miripnya, banyak nggak jelasnya. Mungkin nggak sekarang, tapi sekarang sudah mulai terasa. Merdeka, hahaha.

Penulis: Alfian Rizki

Editor: Karunia Citra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CAPTCHA