Mahasiswa UM Soroti Ketimpangan Fasilitas dan Keamanan Kampus dalam Dialog Terbuka dengan Rektorat

Universitas Negeri Malang — Ratusan mahasiswa UM memadati graha depan rektorat Universitas Negeri Malang pada Jumat (23/10). Mereka

Brina Delinda/Siar

Universitas Negeri Malang — Ratusan mahasiswa UM memadati graha depan rektorat Universitas Negeri Malang pada Jumat (23/10).

Mereka berkumpul untuk menyampaikan beberapa keresahan melalui dialog terbuka yang dilaksanakan bersama jajaran rektorat UM, seperti wakil rektor, dekan dari berbagai fakultas, para direktur, tenaga kependidikan (tendik), satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK), dan lain sebagainya. 

Dialog terbuka ini difokuskan pada pemerataan fasilitas pendidikan dan keamanan di lingkungan kampus, yang dinilai cukup urgent. 

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh sejumlah persoalan yang sudah lama menjadi perbincangan mahasiswa, tetapi dinilai belum mendapatkan tindak lanjut dari pihak kampus. Sebelumnya, persoalan ini telah dibicarakan bersama para ketua BEM fakultas dan universitas.

Upaya penyampaian aspirasi juga sudah pernah dilakukan melalui dekanat fakultas dan lembaga universitas yang bersangkutan, tetapi belum ada upaya tindak lanjut. 

“Beberapa keresahan di fakultas, itu udah kita obrolkan lama sekali. Kita juga sudah coba reach out, baik dari dekanat fakultas atau baik dari lembaga universitas yang bersangkutan memang belum ada upaya tindak lanjut,” ujar Bima, selaku Ketua BEM FIS.

Bima juga menyatakan bahwa dialog terbuka ini baru tercetus setelah konsolidasi antarmahasiswa. Para mahasiswa memilih membuka ruang diskusi ini untuk tetap menjaga nilai-nilai akademik Universitas Negeri Malang sebagai kampus pendidikan.

“Saya rasa hari ini Universitas Negeri Malang dengan kampus pendidikannya itu rasa-rasanya perlu tercemin gitu ya, dalam diri setiap penajivitas akademikanya untuk selalu mengupayakan cara-cara pendidikan, seperti apa yang diajarkan, baik kelembutan, baik kesantunan dan sebagainya.” Ujarnya

Fasilitas Kampus Dipertanyakan, Perbaikan Aula FK Menunggu 2027

Salah satu persoalan yang mengemuka dalam dialog tersebut adalah kondisi fasilitas pendidikan. Mahasiswa menyoroti ambruknya aula Fakultas Kedokteran (FK) serta kondisi sejumlah ruang kelas yang dinilai belum memadai untuk menunjang proses pembelajaran.

Perwakilan mahasiswa FK mempertanyakan kesesuaian antara biaya pendidikan yang dibayarkan, yakni Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI), dengan fasilitas yang mereka terima. Menurut mereka, tingginya biaya pendidikan semestinya diimbangi dengan penyediaan dan perawatan fasilitas yang layak.

“Bahwa fasilitas yang kita dapatkan dirasa tidak cukup layak. Karena salah satu contohnya yaitu ada di Fakultas Kedokteran sendiri, di mana kita juga menyinggung terkait UKT dan juga IPI yang telah dibayarkan oleh Fakultas Kedokteran itu dirasa cukup tinggi, tetapi untuk perbaikan atau mungkin perawatan yang didapatkan dari Fakultas Kedokteran, itu rasa-rasanya tidak sepadan,” ungkap salah satu perwakilan mahasiswa FK.

Menanggapi persoalan tersebut, pihak rektorat menyampaikan rencana pembentukan unit reaksi cepat untuk menangani kerusakan dan perawatan fasilitas kampus. Rektorat juga menyatakan bahwa barcode yang telah tersedia akan segera disebarluaskan ke berbagai bangunan dan sudut kampus.

Barcode tersebut berfungsi sebagai sistem pelaporan berbasis QR Code yang dapat diakses seluruh sivitas akademika UM. Melalui sistem ini, warga kampus dapat melaporkan secara langsung kendala maupun kerusakan fasilitas yang ditemukan.

Sementara itu, perbaikan aula FK yang ambruk belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Pihak rektorat menyampaikan bahwa perbaikan tersebut baru direncanakan pada 2027 karena harus melalui prosedur pengadaan yang berlaku.

Keamanan Kampus dan Penanganan Kekerasan Seksual Jadi Sorotan

Selain fasilitas pendidikan, mahasiswa turut menyoroti persoalan keamanan di lingkungan kampus. Salah satu mahasiswa FIS yang mengikuti dialog menyampaikan bahwa sejumlah kasus kehilangan barang pernah terjadi di fakultasnya.

Berdasarkan penelusuran kelompoknya terhadap mahasiswa terkait, penanganan kasus kehilangan dinilai belum cukup membantu. Salah satu kendala yang ditemukan adalah keterbatasan rekaman kamera pengawas (CCTV), baik dari segi ketersediaan maupun akses terhadap rekaman.

Mahasiswa tersebut juga mengangkat persoalan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Menurutnya, persoalan ini membutuhkan perhatian serius untuk memastikan terciptanya ruang aman bagi mahasiswa.

Ia menilai koordinasi antara Satgas PPK tingkat fakultas dan universitas masih belum berjalan optimal. Kondisi tersebut menyebabkan penanganan kasus di sejumlah fakultas belum terintegrasi dengan baik.

“Di PPK Fakultas ini koordinasinya bisa dibilang cukup miskom beberapa juga. Jadi ada yang memang bisa menangani ini dengan tepat, ada juga fakultas yang kurang bisa diadopsi,” ungkapnya.

Merespons persoalan keamanan tersebut, pihak rektorat mengakui bahwa masih terdapat sejumlah titik kampus yang belum terjangkau CCTV secara optimal. Beberapa perangkat CCTV telah terpasang, tetapi tidak dilengkapi kartu memori. Sementara itu, sebagian lainnya belum tersambung dengan aliran listrik.

Kondisi tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu dievaluasi untuk meningkatkan keamanan kampus. Pihak rektorat juga menyampaikan rencana penambahan titik pemantauan dan personel keamanan sebagai tindak lanjut atas persoalan yang disampaikan mahasiswa.

Mahasiswa Akan Kawal Janji Rektorat

Meski sejumlah persoalan telah disampaikan, dialog terbuka tersebut belum membahas seluruh permasalahan secara mendalam karena keterbatasan waktu. Pihak rektorat kemudian mengusulkan agar pertemuan lanjutan dilaksanakan di dalam ruangan. Dengan demikian, pembahasan dapat dilakukan secara lebih terperinci dan didukung penyajian data yang lebih terstruktur.

Menutup dialog, Bima menegaskan bahwa mahasiswa, khususnya organisasi mahasiswa (Ormawa), akan terus mengawal berbagai rencana yang disampaikan pihak rektorat. Ia berharap dialog serupa tidak berhenti sebagai ruang penyampaian aspirasi, tetapi diikuti langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan yang telah disuarakan.

“Saya sangat berharap ke depannya konkret dalam artian pengawalan dari rektorat pun, juga kami daripada Ormawa akan terus mengawal. Kami juga mengawal seperti apa langkah konkretnya, yang memang benar-benar sudah disampaikan tadi oleh pihak rektorat, dan dijanjikan akan adanya pembangunan-pembangunan di 2027,” ujarnya.

Penulis: Sarah Andewi, Amanda
Editor: Moch. Fahmi A

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CAPTCHA