Banjir on Clues: Jangan Andalkan Pemerintah!

Siapa yang tidak kenal banjir? Sejak dulu, masyarakat di berbagai wilayah Indonesia kerap mengeluhkan kapan pemerintah bisa menuntaskan banjir, sebuah bencana yang bahkan sudah jadi tradisi. Banjir tidak hanya menyebabkan kerugian materi dan hilangnya nyawa, tetapi juga berdampak pada perekonomian masyarakat, seperti tergenangnya lahan pertanian dan perkebunan, atau terputusnya sarana-prasarana yang merupakan hal vital di suatu daerah. Tahun ini, banjir besar di beberapa wilayah sudah dimulai sejak awal Januari dan masih menjadi persoalan hingga tulisan ini terbit. Beberapa wilayah mungkin sudah reda atau membaik. Tetapi lihat saja Jakarta, kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi itu dapat dikatakan langganan banjir secara berkala, terutama di daerah bantaran sungai.

Pada Selasa (23/2) kemarin, muncul berbagai tagar di twitter yang menyudutkan pemerintah—lebih tepatnya orang nomor satu di Jakarta—seperti tagar #AniesPusiNGurusJakarta, #AniesTenggelamkanJakarta, dan #AniesNgapainAja. Di antara sekian banyak tweet yang memuat tagar tesebut, banyak kita temui kritik terhadap kebijakan Pemerintah DKI Jakarta dalam mengatasi  banjir di sana. Beberapa di antaranya berpendapat, banjir Jakarta terjadi akibat kondisi geografis kota tersebut. Bicara soal ini tentu adalah sebuah kesia-siaan, mengingat kita tidak bisa mengubah kondisi geografis suatu wilayah. Hal ini juga telah diamini oleh para ahli geografis di Indonesia.

Memang, sudah sepatutnya pemerintah memikirkan cara mengatasi banjir. Tapi di samping itu, masyarakat tidak bisa tinggal diam. Sudah banyak hal-hal dasar yang diajarkan pada kita sedari dulu, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan sampah plastik, sampai menanam pohon yang berguna untuk resapan air.

Sebagai kota besar dengan penduduk yang padat, Jakarta semestinya dilewati oleh banyak Daerah Aliran Sungai (DAS). DAS adalah aliran sungai yang dibatasi oleh pegunungan, di mana air hujan yang jatuh di daerah tersebut akan mengalir dan menuju sungai utama pada suatu titik/stasiun (BNBP, 2012). DAS sebaiknya tidak ditempati oleh pemukiman yang beresiko longsor, karena bila ada sungai di sekitarnya, maka kemungkinan besar air akan meluap. Pemerintah harus terus menerapkan normalisasi sungai (pembelokan sungai agar aliran air tidak deras) guna menghambat terjadinya peluapan seperti ini.

Selain itu, permasalahan juga terletak pada pemukiman warga yang menggunakan sumur bor, sehingga banyak daerah  yang kemudian “tenggelam”. Menurut Ari Septia dalam artikelnya yang dimuat dalam Jurnal Geosains & Remote Sensing, banjir dapat diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti perubahan kondisi DAS, rusaknya drainase, vegetasi alami, kerusakan bangunan pengendali banjir, dan perencanaan sistem pengendali banjir yang tidak tepat. Selain itu, populasi manusia yang makin bertambah—sehingga jumlah pemukiman juga bertambah—juga turut memicu terjadinya banjir.

Untuk saat ini, banjir di Jakarta memang tidak dapat dihentikan secara permanen, melainkan hanya bisa dikurangi dengan tidak menambah pemukiman, khususnya yang dibangun di sekitar DAS. Jika hal itu tetap dilakukan, peresapan air akan terhambat dan bukan tidak mungkin, banjir akan datang, lagi dan lagi.

Shaufa Ashfiya, kawan saya yang juga seorang mahasiswa jurusan geografi mengatakan, “Kalau mau ditinggali (Jakarta) masih bisa, tapi harus dikurangi penduduknya, karena bagaimana pun bagusnya konstruksi sebuah kota, tetap akan kena (banjir). Ibarat bangunan, Jakarta adalah pondasi yang tidak terlalu kuat. Jika bersikukuh tinggal di dalamnya, mau tidak mau harus dikurangi (penduduknya).”

Kawan saya yang lain, Sekar Wulan yang juga seorang mahasiswa gegrafi, mengungkapkan bahwa banjir di Jakarta sudah ada dari dulu. Ia skeptis soal pengurangan jumlah penduduk. “Bahkan ada foto jadul banjir di Jakarta tahun 1600-an. Padahal dulu penduduknya masih sedikit, kan? kalau sekarang dikurangi … apa bisa?” terangnya.

Di mana pun kita berada, penyebab banjir pada akhirnya memang harus dianalisis terlebih dahulu: Apakah tempat tersebut memang rawan banjir, apakah salah pemerintah yang terlalu getol melakukan pembangunan guna “fasilitas masyarakat”, atau justru keduanya?

Penulis: Shofura Afanin Nuha

Penyunting: Avif Nur Aida Aulia

Tinggalkan komentar