Kira-kira apa yang ada dipikiran kita ketika melihat mahasiswa melakukan aksi turun ke jalan raya? Takut, kasian, atau malah mendukung?
Setiap orang memiliki pandangan sesuai prinsip yang mereka percayai. Maka dalam hal ini, jelas bahwa mahasiswa yang turun ke jalan juga punya tujuan yang menjadi motor penggerak diri mereka. Mereka jelas bukan tanpa alasan rela jalan atau long march. Hal ini seperti yang dilakukan oleh aliansi mahasiswa yang tergabung dalam FRMO (Front Rakyat Melawan Oligarki) pada hari Senin, 23 September 2019.
Seluruh mahasiswa Kota Malang bergerak serentak melakukan aksi di depan gedung DPRD Kota Malang. Mereka menyuarakan penolakan terhadap RUU KUHP dan mencabut UU KPK yang baru disahkan. RUU KUHP dianggap mengandung pasal-pasal karet yang membingungkan dan merugikan rakyat jika disahkan. Beberapa tuntutan yang disuarakan pada seruan aksi tersebut diantaranya:
- Tuntutan agar mencabut draft RUU KUHP,RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, dan Mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Masyarakat Adat
- Menuntut Presiden untuk mengeluarkan Perppu Pencabutan UU KPK, dan UU Sumber Daya Air
- Menuntut kepada Presiden untuk menghentikan ijin korporasi pembakar hutan
- Menuntut Kepolisan RI membebaskan dan menghentikan kriminalisasi aktivis pembela HAM, Advokat, aktivis Papua, intimidasi terhadap masyarakat sipil Papua, dan serta Tarik Militer dan hentikan operasi keamanan terhadap warga sipil
- Menuntut kepada Pemerintah untuk mengubah pelayanan kesehatan melalui BPJS dengan skema pembiayaan yang ditanggung sepenuhnya oleh Negara dan diberikan secara cuma-Cuma kepada masyarakat.
Aksi mahasiswa di depan Gedung DPRD Kota Malang bertujuan untuk memberikan dukungan bagi mahasiswa yang ada di Jakarta untuk menduduki Gedung DPR RI. Mahasiswa Malang tidak menginginkan adanya dialog dengan DPRD Kota Malang karena dalam aksinya ini mereka menyatakan Mosi Tidak Percaya. Sebab, Mahasiswa Kota Malang beranggapan bahwa DPRD Kota Malang tidak punya kekuatan dan hanya bergantung pada oligarki pusat. Mereka juga menolak menyuarakan teriakan ‘Turunkan Jokowi’ karena hal ini hanya akan menguntungkan oligarki yang lain.
Bagi sebagian orang yang melihat aksi mahasiswa turun ke jalan adalah sebuah bentuk nyata dari perlawanan. Mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan hak-hak mereka, mereka tau dari aksi tersebut sebuah pendapat yang mungkin sebelumnya tidak didengar menjadi mendapat perhatian untuk diwujudkan.
Bagi masyarakat yang proaksi biasanya memberikan dukungan baik moril maupun materiil. Tapi ada sebagian lain yang beranggapan bahwa aksi turun ke jalan adalah sebuah aktivitas yang membuang-buang waktu, tidak berguna, membikin macet kota, dan membuat resah. Pihak-pihak ini umumnya menolak aksi dengan dalih aspirasi dapat disampaikan lebih secara intelektual.
Sementara banyak lainnya yang merasa masa bodo, yang beranggapan selama massa aksi tidak merugikan diri mereka maka ‘biarkan saja’. Mereka yang cenderung masa bodo ini biasanya cari aman, ketika aksi dilakukan mereka diam, namun ketika hasil sudah didapatkan mereka bahagia luar biasa karena merasakan dampak baik dari aksi yang sudah dilakukan.
Perlu diketahui, bahwa mahasiswa yang ikut turun aksi ke jalan tidak selalu memiliki pengetahuan yang cukup mengenai isu-isu yang mereka suarakan, tidak semuanya adalah aktivis kampus, tidak semuanya jago orasi, tidak semuanya jago negosisasi. Mahasiswa yang ikut aksi umumnya mengandalkan naluri, naluri kebenaran yang masih mereka pegang.
Naluri yang membuat mereka yakin bahwa apa yang diperjuangkan adalah hal baik. Kebanyakan dari mereka juga berasal dari mahasiswa yang hobi mager, yang senang menunda-nunda tugas, yang senang ngopi. Namun ketika demokrasi dikuasai oligarki, reformasi telah dikorupsi, maka hanya ada satu tindakan, lawan.
Dengan berbagai prinsip yang mengasilkan banyak sudut pandang mengenai aksi turun ke jalan, setiap orang tentu berhak mengambil tindakan. Entah pro atau kontra yang jelas kita harus tau permasalahan apa yang menjadi latar belakang aksi.
Dengan membuka pengetahuan mengenai masalah yang sedang dihadapi kita dapat berfikir untuk menentukan keberpihakan. Melakukan perlawanan tidak selalu harus dengan cara turun ke jalan, membikin kisruh, atau merusak fasilitas umum.
Dengan mengerti dan paham mengenai kondisi dan bisa menentukan sikap keberpihakan itu adalah wujud sebuah perlawanan yang paling dasar. Teman-teman yang enggan turun ke jalan juga bisa membantu lewat petisi, penyebaran poster, dan membantu mengedukasi orang-orang sekitar terhadap permasalahan yang tengah terjadi. Bentuk kepedulian sekecil apapun akan sangat berarti dibanding pura-pura buta dan tuli.
#CoretanSeorangDemonstran, Malang 23 September 2019
