Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menggelar acara nonton bareng dan diskusi film “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” di Brojans Warkop Story, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, pada Jumat (24/4/2026).
Film “Pesta Babi” merupakan film dokumenter karya sutradara Dandhy Laksono yang mengungkap dampak Proyek Strategis Nasional (PSN).
Dokumenter tersebut memotret bagaimana proyek pembangunan bertabrakan dengan hak-hak masyarakat adat dan mengancam ruang hidup, tanah adat, dan hutan masyarakat adat di Papua.
Dalam sesi diskusi, Eredi, perwakilan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Kota Malang mengungkapkan adanya perampasan tanah adat di Papua seperti yang diceritakan dalam film Pesta Babi.
“Kami menyaksikan bersama kalau tanah Papua sedang mengalami wujud kemusnahan. Bagaimana melalui deforestasi, perampasan tanah, dan perampasan lahan hidup,” ungkapnya.
Menurut Eredi, persoalan di tanah kelahirannya tidak bisa dilepaskan dari praktik imperialisme dan kapitalisme yang sudah berlangsung lama.
Ia menyoroti bagaimana eksploitasi sumber daya alam selalu berjalan beriringan dengan operasi militer.
“Yang kami perjuangkan adalah hak dan martabat kami. Bagaimana hidup selayaknya sebagai manusia di tanah kami sendiri,” ujar Eredi.
Sementara itu, Annisa, perwakilan mahasiswa FISIP Universitas Brawijaya (UB) menyoroti bagaimana pembangunan tidak boleh mengorbankan ruang aman, terutama bagi perempuan Papua yang kehilangan hutan sebagai tempat mencari makan, mencari nafkah, dan juga melahirkan generasi masa depan.
“Ketika saya menonton film ini tadi, perasaan sedih itu muncul. Sedih bukan karena hanya melihat penindasan itu, tetapi saya sedih memikirkan berapa banyak masyarakat di Indonesia yang belum membuka mata. Adanya imperialisme yang mana itu puncak tertinggi dari kapitalisme itu sendiri yang sekarang masih hidup di tanah Papua,” ungkap Annisa.
Menurut Annisa, film ini membantu kita melihat adanya praktik imperialisme yang masih hidup di tanah Papua.
Ia menekankan bahwa perdebatan mengenai Papua tidak boleh terhenti pada urusan pembangunan ekonomi pemerintah, melainkan juga harus fokus pada aspek kemanusiaan.
“Ini bukan hal yang seharusnya pada akhirnya diperdebatkan apakah pemerintah itu hanya ingin membangun sektor-sektor ekonomi yang bisa menopang keuangan negara, tapi hari ini soal hak asasi manusia.” Tambahnya
In’amul Mushoffa, sosiolog sekaligus akademisi Universitas Brawijaya mengingatkan bahwa rasa marah dan solidaritas moral saja tidak cukup untuk mengubah keadaan. Perubahan nyata memerlukan kedalaman analisis dan strategi gerakan yang matang.
“Gerakan politik selalu terdiri dari tiga hal: ideologi, ilmu atau teori, dan praksis. Aksi nyata (praksis) yang tidak pernah berhasil adalah praksis tanpa teori, yang hanya berdasarkan kemarahan atau solidaritas,” tegas In’amul.
Ia menawarkan penguatan pada aspek ideologi, lingkungan, dan aksi.
Sebagai penutup sekaligus aksi nyata dari kegiatan nonton bareng dan diskusi film ini, Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu mengajak masyarakat untuk bergabung dalam aksi pada 1 Mei 2026 yang bertepatan dengan Hari Buruh Internasional (May Day).
Editor: Abilya Mahsa
