Akademisi dan penulis Soe Tjen Marching menyoroti transformasi represi dari Orde Baru ke Neo-Orba dalam diskusi bertajuk “Apa Itu Neo-Orba: Bahasa, Sastra, dan Kuasa” yang digelar di Kafe Pustaka, Kota Malang, Minggu (13/4).
Acara ini terselenggara atas kerja sama Kafe Pustaka, Pelangi Sastra Malang dan PPMI Kota Malang, serta dimoderatori oleh Avif Nur Aida Aulia, Pemimpin Redaksi LPM Siar tahun 2022. Diskusi ini disambut antusias oleh para peserta yang hadir.
Dalam pemaparannya, Soe Tjen menjelaskan bahwa era yang disebutnya sebagai ‘Neo-Orba’ yang bisa diartikan pula sebagai ‘Orde Baru Modern’ menghadirkan perubahan signifikan dalam cara pemerintah mengelola kritik dan kontrol sosial. Jika pada masa Orde Baru represi dilakukan secara terang-terangan, kini pendekatan yang digunakan lebih halus dan manipulatif.
Soe Tjen mencontohkan fenomena self-censorship yang terjadi di kalangan penerbit, yang enggan menerbitkan buku-buku yang memuat kritik terhadap pemerintah karena tekanan tidak langsung dari penguasa.
”Neo-Orba itu lebih ke manipulatif daripada represi. Represinya ada, intimidasinya masih ada, tapi represinya itu lebih terselubung. Mereka enggak jelas-jelas melarang, tapi mereka mengintimidasi sampai-sampai penerbit (buku) itu melakukan self censorship gitu loh,” ucap Soe Tjen.
Selain itu, Soe Tjen Marching juga mengungkapkan bahwa bahasa telah menjadi alat strategis dalam mempertahankan kekuasaan, terutama di era yang ia sebut sebagai Neo-Orba. Ia mengkritik sikap publik yang cenderung mengagungkan pemerintah, padahal sejatinya mereka adalah pelayan rakyat yang harus terus diawasi secara kritis. Ketika masyarakat kehilangan sikap kritis, mereka justru akan terpengaruh oleh bahasa kekuasaan.
Menurutnya, karakter manipulatif Neo-Orba semakin diperkuat oleh dominasi media sosial dan kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan atau dikenal dengan Artificial Intelligence (AI), yang digunakan dalam kampanye politik untuk membentuk opini publik secara masif dan tidak etis.
“Inilah permainannya sekarang, karena sosial media ada AI, dan tahu sendiri Prabowo Gibran itu menang karena AI, padahal mereka tuh melanggar kode etik AI, AI itu enggak boleh dipakai untuk kampanye dan mereka memakai hal itu, tapi mereka enggak peduli,” ujarnya.
Soe Tjen Marching menilai bahwa perebutan kekuasaan hari ini berlangsung melalui pengaruh bahasa AI dan media sosial. Menurutnya, pihak yang berada di pemerintahan memiliki keunggulan karena menguasai sumber daya dan kekuatan finansial untuk menjalankan strategi tersebut.
“Jadi akhirnya sekarang ini perang itu ada di bahasa. Mereka mempengaruhi dengan bahasa, AI dan sosial media, mereka punya kekuasaan untuk itu karena mereka di pemerintahan, duit mereka banyak ya,” terang Soe Tjen.
Tak hanya itu, Soe Tjen Marching juga mengkritik kebijakan dwifungsi TNI yang semakin melebar, di mana militer dikaitkan dengan fungsi sipil dalam rangka mengontrol dan mengarahkan kebijakan nasional.
Beliau mempertanyakan logika di balik penyamaan peran militer dan sipil, dengan menekankan bahwa militer memiliki hak membawa senjata, sedangkan warga sipil yang membawa senjata tentu akan mendapatkan konsekuensi hukum.
“Kalau Prabowo itu menyamakan militer dan sipil harus jadi satu, kenapa militer saja yang yang bisa bawa bedil. Kenapa sipil enggak? Kalau kalian-kalian bawa bedil kan langsung ditangkap dipenjarakan? Tapi militer boleh, Karena itu hak mereka seharusnya dibatasi,” ungkap Soe Tjen Marching.
Sebagai penutup, Soe Tjen Marching mengingatkan bahwa penghinaan sering kali mencerminkan ketakutan pihak yang merendahkan.
“Jangan merasa rendah diri kalau direndahkan. Justru saat itu kita harus berpikir, kenapa mereka merendahkan? Mungkin ada sesuatu yang begitu penting dari kita sampai kita direndahkan” tegasnya.
Pesan ini menjadi refleksi mendalam tentang pentingnya memahami kekuatan diri di tengah tekanan sosial dan politik.
Editor: Moch. Fahmi
