Malang – Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) bersama Aliansi Suara Rakdjat (ASURO) menggelar aksi sebagai peringatan terhadap Hari Buruh Internasional (1/5). Tuntutan utama dalam aksi ini adalah untuk mendesak pemerintah agar mencabut UU Cipta Kerja dan UU TNI.
Sejak pukul 10:00, massa aksi berkumpul dan melakukan long march dari Stadion Gajayana menuju ke Balai kota Malang, dengan membawa poster dan spanduk di belakang mobil komando.
Sekitar jam 11.00, massa aksi tiba di Balaikota Malang, massa aksi menyuarakan orasi dengan bergantian di mobil komando dengan tertib. Aksi kali ini menyuarakan tuntutan utama yaitu cabut undang – undang (UU) cipta kerja dan tolak UU TNI.
Sekretaris Jenderal Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI), Fatkhul Khoir, mengatakan bahwa UU Cipta Kerja dan UU TNI bisa mematahkan demokrasi di negara ini dapat dilihat ketika semua UU tidak ada yang memihak kepada masyarakat.
“Undang-undang cipta kerja jelas itu akan mengebiri soal hak dulu ya. Karena di mana undang-undang ini itu semakin mengurangi dan kesejahteraan masyarakat,,” terang Fatkhul Khoir
Fatkhul Khoir menambahkan jika UU TNI ini dapat mengakibatkan keleluasan TNI yang dengan bebas masuk dalam ranah sipil.
“Di dalam undang-undang TNI ini memberikan keleluasaan untuk TNI masuk ke ranah sipil, di antara melakukan tindakan terhadap situasi pemogokan dengan berlandaskan perintah pemerintah serikat ” ujarnya
Muncul kekhawatiran Fatkhul ketika UU ini terjadi dapat menghancurkan demokrasi pada negara kita, hal itu dapat dilihat ketika aksi – aksi mahasiswa terkena banyak intervensi.
“Setahun ke depan atau bulan-bulan depan demokrasi kita akan mulai hancur. Misalkan Kita tahu hari ini banyak sekali gerakan-gerakan mahasiswa yang kemudian mulai diintervensi,” ujarnya.
Berlanjut pada pukul 14:32, massa aksi mulai meninggalkan balai kota. Fatkhul Khoir menyatakan sikap bahwa ia dan para prinsipal SPBI lainnya akan selalu menyuarakan hak-hak masyarakat yang dikebiri pemerintah.
“Kami punya prinsip SPBI akan selalu berhadapan dengan pemerintah selama pemerintah belum berpihak kepada Rakyat terutama kaum Buruh,” tandas Fatkhul Khoir
Editor: Moch. Fahmi Alfarizi
