Kamis (13/2), puluhan peserta Aksi Kamisan Malang menggelar aksi perdana tahun ini di depan Balai Kota Malang. Mengusung tema “Negara Makin Santai, Rakyat Terbantai,” aksi ini menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai abai terhadap kesejahteraan rakyat, terutama setelah 100 hari kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Aksi ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, komunitas, dan aktivis pembebasan. Dhito, salah satu peserta yang tergabung dalam Kawan Kamisan Malang, mengungkapkan bahwa tema tersebut dipilih sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah. Ia menjelaskan bahwa kata “terbantai” dalam tema aksi bisa dimaknai secara fisik maupun metaforis, merujuk pada berbagai bentuk ketidakadilan yang dirasakan masyarakat.
Secara fisik, aksi ini menjadi simbol kemarahan atas berbagai bentuk penindasan yang dilakukan secara terang-terangan terhadap rakyat. Beberapa peristiwa yang disoroti dalam aksi ini antara lain Tragedi Kanjuruhan, konflik agraria yang tak kunjung selesai di Pakel, serta penggusuran di Bara-Baraya yang baru-baru ini terjadi.
Sementara itu, secara metaforis, aksi ini menggambarkan kebijakan pemerintah yang dianggap mengesampingkan kesejahteraan rakyat. Beberapa kebijakan yang dipersoalkan antara lain pemotongan subsidi gas 3 kg serta pengurangan anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan, yang dinilai tidak mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat.
Dhito menilai kebijakan saat ini terlalu berfokus pada program makan siang gratis, sehingga sektor kesehatan dan pendidikan justru terpinggirkan.
“Kebijakan seperti pendidikan dan kesehatan yang seharusnya menjadi prioritas malah disisihkan. Semuanya tergeser karena pemerintah terlalu ngotot ingin memenuhi hasrat makan siang gratis, yang gizinya sendiri belum tentu jelas,” tegas Dhito.
Kebijakan ini berdampak luas, terutama bagi peserta aksi yang merasakan langsung akibat pemotongan anggaran pendidikan. Salah satunya adalah Fitri, mahasiswa Universitas Brawijaya, yang dalam orasinya menyoroti kebijakan tersebut sebagai bukti nyata ketidakpedulian negara terhadap rakyatnya.
“Tadi pagi baru disampaikan bahwa akan ada pemotongan anggaran pendidikan. Ini bukan hanya merugikan saya, tetapi juga rekan-rekan di luar sana yang kehilangan kesempatan untuk belajar di kelas-kelas berkualitas dengan dosen-dosen hebat yang mampu membentuk masa depan mereka,” ungkap Fitri.
Sebagai anak perempuan dan penerima beasiswa, Fitri awalnya tidak diizinkan oleh ayahnya untuk mengikuti aksi, karena sang ayah khawatir keikutsertaannya dapat mengancam biaya pendidikannya. Namun, melihat kebijakan pemotongan anggaran pendidikan yang ia nilai sebagai bentuk penyalahgunaan uang rakyat, Fitri merasa memiliki tanggung jawab untuk bersuara.
“Anggaran pendidikan yang kalian anggap sepele itu adalah nyawa bagi banyak mahasiswa yang berhutang kepada rakyat. Maka, anak perempuan satu-satunya ini tidak akan meninggalkan pergerakan dan akan terus melawan,” tegasnya di hadapan massa aksi.
Sementara itu, Dhito mengungkapkan harapannya agar ke depan semakin banyak kolektif yang bergabung dalam Aksi Kamisan, tanpa terbatas oleh latar belakang atau status sosial tertentu. Ia menegaskan bahwa aksi ini terbuka bagi siapa saja yang peduli terhadap isu-isu penting yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat.
“Aku enggak pengen Kamisan jadi aksi yang eksklusif. Siapa aja boleh ikut, mau kamu mahasiswa atau pengangguran, mau kerja atau enggak, mau masih belajar atau masih SD, silakan aja. Karena tema-tema yang kita usung ini ya tema-tema yang memang terlibat di kehidupan sehari-hari rakyat,” ujar Dhito.
Meski belum menemukan titik terang, Aksi Kamisan berkomitmen untuk terus turun ke jalan dan menuntut keadilan. Mereka tidak hanya akan tetap konsisten menggelar aksi, tetapi juga aktif dalam menginisiasi diskusi-diskusi publik.
“Jika ditanya apa langkah kami ke depan jika keadilan belum didapatkan, ya pasti tetap aksi!” tandas Dhito.
Editor: Tian Martiani/ Siar
