Malang — Puluhan massa dari berbagai latar belakang menggelar aksi di depan Taman Wilhelmina, Malang, pada Kamis, 11 Desember.
Aksi bertajuk “Aksi Setia Kawan: Bebaskan Tahanan Politik, Hentikan Represi Negara!” itu digelar berdekatan dengan peringatan Hari Hak Asasi Manusia Internasional.
Agenda ini menjadi puncak rangkaian peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP).
Massa menyoroti sejumlah pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari penangkapan demonstran sejak Agustus lalu, mandeknya penyelesaian pelanggaran HAM berat di Papua dan Tragedi Kanjuruhan, hingga penanganan bencana di Aceh dan Sumatra yang dinilai belum berpihak pada korban.
Ali, salah satu koordinator aksi, menyampaikan bahwa aksi represif negara dan aparat memicu reaksi serius dari kalangan muda, menurutnya kondisi ini menambah tekanan pada kalangan muda dan menyebabkan respon serius.
“Ekspresi perlawanan anak muda harus dihitung sebagai perlawanan yang serius ya. Ketika mereka hidupnya semakin sengsara di keseharian, kemudian mendapat tekanan juga. Jadi itu kan reaksi yang serius dari banyak anak muda,” ujar Ali.
Senada dengan Ali, Aryas, mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang, menilai penegakan hak asasi manusia di Indonesia masih bermasalah.
Ia mendesak pemerintah mengambil keputusan yang adil dan berpihak kepada korban pelanggaran HAM, termasuk dalam penanganan bencana yang sekarang sedang terjadi.
Menurut Aryas, bencana di Sumatra dan Aceh tidak bisa dilepaskan dari buruknya tata kelola pemerintahan di masa lalu.
“Karena seperti yang kita tahu di Sumatra dan Aceh, rumah sampai terendam bukan hanya air tapi tanah dan lain sebagainya. Itu hasil dari buruknya pemerintahan pada waktu yang lalu seperti itu,” ucap Aryas.
Selain isu bencana, ia juga menyinggung kasus Kanjuruhan dan Papua yang hingga kini belum memperoleh keadilan.
Aryas menilai kehadiran massa dalam aksi tersebut menjadi pengingat agar pelanggaran serupa tidak terus berulang.
“Mungkin memang sulit, tapi setidaknya kehadiran kita di sini untuk memastikan hal-hal seperti itu tidak terus terulang,” ujarnya.
Sementara itu, Ali berharap aksi tersebut dapat memperkuat solidaritas lintas kelompok. Ia menilai gerakan serupa perlu dipikirkan secara berkelanjutan agar menjangkau masyarakat yang lebih luas.
“Karena sejauh ini kan simpati nya masih berpusat pada kampus. Sebagian besar anak muda yang terlibat adalah mahasiswa. Jadi untuk memperluas itu, artinya kita juga butuh program, istilahnya kegiatan yang sifatnya jangka panjang untuk menarik kalangan di luar kampus,” ungkap Ali.
Aryas menegaskan bahwa desakan tersebut tidak berhenti pada kritik semata. Baginya, tuntutan utama dari aksi ini adalah kejelasan sikap negara terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi, termasuk langkah nyata dalam penanganannya.
“Yang pasti terkait kasus-kasus yang sudah terjadi, ya pastinya harapannya pemerintah bisa mulai sadar dan kita juga menunggu terkait bentuk konkret dari penyelesaiannya,” tandas Aryas.
Editor: Moch. Fahmi Alfarizi
