Malang – Selasa (18/02), ribuan Demonstran menuntut kejelasan mengenai tuntutan yang merugikan rakyat di depan DPRD. Aksi bertajuk “Rakyat Sudah Muak, Saatnya Mengatakan Cukup” ini memprotes Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, yang dinilai berpotensi mengurangi akses pendidikan dan layanan publik.
Aksi yang diorganisir oleh Aliansi Masyarakat Sipil Malang Raya dan BEM Malang Raya ini, membawa beberapa tuntutan antara lain: Cabut Inpres No 1 tahun 2025, tolak militerisme yang menghidupkan dwi fungsi TNI dan revisi UU TNI, serta isu-isu lainnya.
Dengan membawa total 14 tuntutan, aksi ini diikuti oleh berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat. Salah satu demonstran yang cukup vokal, Naufal, Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Brawijaya. Mengungkapkan alasan mengapa ia ikut turun ke jalan.
“Kebijakan pemerintah itu sotoy. Mereka bikin kebijakan tanpa riset, tanpa penelitian, tanpa melibatkan ahli. Akibatnya, kebijakan yang dibuat nggak berpihak ke rakyat,” ujar Naufal.
Aksi ini sempat menemukan titik terang ketika massa berkesempatan berdialog dengan anggota DPRD Kota Malang. Namun, jawaban yang diberikan dinilai tidak konkret dan bertele-tele, tanpa menanggapi tuntutan yang disuarakan para demonstran. Kekecewaan pun memuncak, hingga akhirnya memicu kericuhan.
Kericuhan terjadi sekitar pukul 13.38 WIB saat massa aksi mulai membakar poster Prabowo-Gibran di depan pagar gedung DPRD Kota Malang. Situasi semakin memanas ketika sejumlah demonstran mencoba merangsek masuk ke dalam gedung dan melempar botol serta benda lainnya. Para koordinator lapangan dengan sigap berupaya menenangkan massa serta bernegosiasi dengan anggota dewan dan Kapolres untuk meredam ketegangan.
Setelah melalui negosiasi yang cukup panjang, Koordinator Lapangan dan Ketua DPRD Kota Malang, Armitya, akhirnya sepakat untuk menggelar dialog di luar gedung DPRD guna menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan para demonstran.
Di bawah guyuran hujan, Armitya bersama beberapa perwakilan fraksi menemui massa aksi.
Dalam dialog tersebut, anggota DPRD mengaku bahwa mereka hanyalah penyambung lidah rakyat, sama seperti para demonstran. Pernyataan ini sontak disambut dengan kekecewaan oleh massa yang menuntut jawaban konkret.
“Kami butuh jawaban! Kami nggak butuh omongan: ‘Kami sudah menyampaikan ini, kami sudah menyampaikan itu.’ Enggak! Langkah kalian setelah ini apa, biar kami percaya!” seru Felix, Mahasiswa fakultas Hukum UB. kepada seluruh anggota DPRD.
Setelah diskusi panjang, Rimzah, perwakilan fraksi Gerindra akhirnya meminta maaf kepada massa dan berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka ke tingkat pusat. Pernyataan ini sedikit meredakan ketegangan, meskipun masih ada rasa ketidakpercayaan dari demonstran.
“Kami pastikan, kami akan mengawal poin-poin tuntutan dari panjenengan semua,” ujar Rimzah.
Sekitar pukul 16.30 WIB, massa aksi perlahan mulai membubarkan diri. Sebagian besar demonstran meninggalkan lokasi dalam kondisi basah kuyup, sementara beberapa tetap bertahan untuk berdiskusi dan mengevaluasi jalannya aksi.
Sebagai Koordinator Lapangan, Aliya mengaku kewalahan dalam mengontrol massa aksi, terutama saat terjadi kericuhan. Ia juga menyayangkan kerusakan pada beberapa tanaman di sekitar lokasi akibat aksi yang memanas.
“Saya berharap aksi-aksi kedepan bisa lebih kondusif. Bagaimanapun juga, kita hidup dalam masyarakat yang harus saling memahami,” ujar Aliya.
Aliya juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah yang hingga akhir aksi tidak memberikan jawaban yang jelas. Ia berharap ada tindak lanjut nyata dari aksi ini.
“Mungkin mereka tahu poin tuntutan kita, tapi kita nggak puas karena kita nggak tahu apakah mereka akan memberikan feedback atau ada hasilnya nanti,” tambahnya.
Ramboe, juga mengutarakan harapannya terhadap kebijakan pemerintah ke depan. ia berharap ada pertimbangan yang matang dari pemerintah sebelum mengeluarkan kebijakan.
“Harapan saya, pemerintah kalau mau bikin kebijakan harus berdasarkan riset, harus pakai expertise yang clear. Kalau soal tambang, ya konsultasi sama ahli tambang, kalau soal pendidikan, ya tanya akademisi,” tegasnya.
“Dan yang terpenting, pemerintah harus membuat kebijakan yang benar-benar pro terhadap rakyat,” tandas Ramboe.
Reporter: Rahma Nova/ Moch. Fahmi
Editor: Karunia Citra
