Malang — Ribuan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Malang Raya menggelar aksi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, kemarin (12/4). Aksi mahasiswa tersebut dipicu oleh wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu); perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode; kenaikan harga-harga seperti bahan bakar kendaraan dan minyak goreng; serta sejumlah konflik agraria di wilayah Malang.
Aliansi BEM Malang Raya terdiri atas 33 BEM dari berbagai kampus di Kota Malang. Akan tetapi dalam aksi saat itu, hanya 15 perwakilan kampus yang turun ke jalan. Hal tersebut diakui oleh Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Zulfikri Nurfadila. “Yang tergabung dalam BEM Malang Raya sebetulnya ada 33. Tapi yang tergabung dalam barisan gerakan kita hari ini kira-kira ada (dari) 15 kampus,” ujarnya.
Massa aksi yang berkumpul di depan Kantor DPRD Kota Malang menyampaikan tuntutan dengan berorasi. Zulfikri mengatakan, BEM Malang Raya mengusung 4 tuntutan utama. “Tuntutan kita fokus pada 4 (isu). Pertama, wacana perpanjangan periode (jabatan Presiden). Kedua, kenaikan BBM dan minyak goreng. Ketiga, (konflik) agraria lokal (di Kabupaten Malang dan Kota Batu). Kemudian, mega proyek IKN (Ibu Kota Negara).”
Setelah beberapa jam melakukan pengepungan Kantor DPRD Kota Malang sejak pagi, massa aksi tidak mendapatkan respon yang mereka harapkan. Melalui pengeras suara, mereka lantas meminta Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika, untuk turun dan menemui massa. Selang beberapa waktu, Made akhirnya keluar dari kantornya dengan menaiki mobil polisi dan didampingi oleh Kapolresta Malang Kota, AKBP Budi Hermanto.
Di awal sambutannya, Made menyampaikan apresiasi kepada massa aksi. “Tetap suarakan kebenaran. Saya yakin, kalau mahasiswa sudah turun pasti ada sesuatu yang tidak beres.” ucapnya. Hal itu kemudian dibalas dengan sorakan dari massa.
Ketua DPRD Kota Malang yang sekaligus Ketua DPC PDIP Kota Malang itu mendukung dan berjanji akan meneruskan berbagai tuntutan mahasiswa kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pemerintah Pusat. Ia juga mengaku sependapat dengan mahasiswa bahwa pemilu pada 2024 harus tetap dilaksanakan. “Saya sepakat menolak penundaan pemilu. 2024 kita akan melaksanakan Pileg, Pilpres serentak. Kami sudah siap diperintah DPP partai untuk mengawal itu semua. Jadi jangan pernah khawatir, Pak Jokowi juga menyampaikan tidak akan mau diperpanjang.” terang Made dalam usahanya menenangkan massa.
Made kemudian membacakan 25 tuntutan di hadapan massa aksi yang nantinya akan disampaikan kepada Pemda maupun pemerintah pusat. Ia juga menandatangani surat tuntutan yang telah disiapkan Aliansi BEM Malang Raya. “Semua tuntutan saya terima, (sudah) saya tandatangani dan siap akan saya teruskan,” kata Made.
Korlap Aksi memberi waktu satu minggu kepada Ketua DPRD Kota Malang itu untuk menindaklanjuti tuntutan-tuntutan yang diusung pihaknya. Jika selama waktu yang diberikan masih tidak ada tindak lanjut dari DPRD Kota Malang, pihaknya mengancam akan kembali menggelar demonstrasi. “Kita akan nunggu seminggu. Kalau memang nggak ada tindak lanjut dari DPRD yang tadi sudah merespon, kita akan konsolidasi kembali, akan turun kembali.” tegasnya.
“Karena, kan, kita nggak cuma pusat ngawalnya (tuntutannya). Tapi juga daerah. Khususnya terkait agraria, musibah-musibah, banjir, dan segala macam.” imbuh Zulfikri, sebelum mengarahkan massa aksi agar membubarkan diri dengan tertib.
p
Reporter: Farid Wahyu Tri Septian
Penulis: Muhammad Arif Kurniawan
Penyunting: Diana Yunita Sari
